Negara patut dipertanyakan dan harus dimintai pertanggungjawaban atas kesengsaraan rakyat. Negara selalu menjadi perpanjangan tangan dari kapitalisme melalui kebijakan neolibnya (neo-liberalisme). Kebijakan pemerintah adalah “Melalui kebijakan-kebijakan yang dianut dalam prinsip-prinsip Washington Consensus, seperti pengurangan subsisdi, liberalisasi pasar, privatisasi dan deregulasi, menyebabkan akses rakyat terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, bahan bakar, pendidikan, air, dan listrik menjadi berkurang. Kemudian dasar inilah yang membuka kedok nyata dari seluruh elit-elit politik dan burjuasi atas apa yang pernah diperbuat selama mereka memimpin negeri ini dan sekali lagi ditegaskan merekalah antek Kapitalisme- Neoliberalisme sejatinya.